HISTORIAL.ID – Jantung Slamet berdegup kencang selama perjalanan empat jam yang penuh ketegangan, melarikan diri dari kota Bavet menuju Phnom Penh, Kamboja, setelah terjebak dalam jaringan perdagangan orang.

Dalam wawancara eksklusif dengan CNA, pria yang memilih menggunakan nama samaran ini mengungkapkan bagaimana dirinya terjerat penipuan oleh perekrut yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di Vietnam, namun justru dibawa ke Kamboja dan dipaksa bekerja di situs judi online.

Slamet, 27 tahun, berasal dari Jawa Timur, mengaku ditipu oleh perekrut yang ditemuinya di Malang, yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji Rp15 juta per bulan serta uang makan US$200.

Namun, alih-alih bekerja di Vietnam, ia justru dikirim ke sebuah apartemen di Bavet pada Januari 2023, dan dipaksa bekerja lebih dari 12 jam sehari sebagai admin situs judi online yang melayani pemain Indonesia.

Gaji yang diterimanya jauh dari yang dijanjikan, hanya sekitar Rp4 juta sebulan.

“Saya hanya dibayar Rp4 juta per bulan dan bekerja lebih dari 12 jam sehari, kantornya dijaga oleh orang bersenjata dan anjing pelacak,” kata Slamet, menggambarkan kondisi kerjanya yang sangat menekan.

Bekerja tanpa kontrak resmi, ia pun dipaksa untuk mengatur transaksi uang hasil perjudian online.

Dalam upaya kabur, Slamet memanfaatkan izin keluar untuk merokok, mencuri uang perusahaan sekitar Rp30 juta untuk membiayai perjalanan pulangnya, dan akhirnya berhasil mencapai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.

“Saya takut bos saya masih mencari saya,” ujar Slamet, yang masih merasakan teror dari orang-orang yang menahannya di Kamboja.

Kasus Slamet merupakan salah satu dari ribuan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjerat warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja.

Menurut catatan Kementerian Luar Negeri Indonesia, hingga November 2024, KBRI Phnom Penh telah menangani lebih dari 2.946 kasus pelindungan WNI, lebih dari 76 persen di antaranya terkait penipuan online dan kerja paksa.

Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, menyatakan bahwa KBRI menangani rata-rata 15 hingga 30 pengaduan setiap harinya.

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan ini semakin marak sejak pandemi COVID-19, ketika banyak orang mencari pekerjaan dan menjadi rentan terhadap penipuan.

Para pakar mencatat adanya perubahan pola dalam TPPO, dengan sasaran utama kini adalah anak muda berpendidikan tinggi yang dijebak ke dalam praktik judi online dan penipuan.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Indonesia kini sedang menghadapi “darurat TPPO” terkait penipuan online yang melibatkan banyak negara di kawasan Sungai Mekong, termasuk Kamboja.

Para korban, seperti Slamet, sering kali mengalami penyiksaan fisik dan mental yang berat. Slamet mengungkapkan bahwa meskipun sempat mencoba untuk keluar, ia dihadapkan pada tuntutan denda Rp50 juta jika ingin dipulangkan ke Indonesia.

Terpaksa bekerja tanpa kontrak dan dengan pengawasan ketat, Slamet dan banyak pekerja lainnya terjebak dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

KBRI Phnom Penh mencatat bahwa sebagian besar WNI yang kembali ke Indonesia setelah bekerja di Kamboja dalam kondisi sehat, namun ada juga yang ditemukan dalam kondisi fisik dan psikologis yang kurang baik akibat penyiksaan dan tekanan mental yang mereka alami selama bekerja di tempat tersebut.

Dengan semakin maraknya kasus TPPO dan penipuan online, langkah-langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri, terutama di kawasan Asia Tenggara, menjadi semakin penting untuk mencegah lebih banyak korban jatuh dalam perangkap perdagangan manusia.