HISTORIAL.ID – JAKARTA — Nama Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, tengah menjadi sorotan usai dirinya terlihat hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (5/8). Kehadiran Daeng Manye sempat dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina. Namun, ia menegaskan, kehadirannya tersebut semata untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Dalam pernyataan resminya, Daeng Manye menjelaskan bahwa pemanggilan itu berkaitan dengan jabatan lamanya sebagai Direktur Utama PT PINS Indonesia periode 2017–2019, jauh sebelum ia menjabat sebagai Bupati Takalar.

PT PINS sendiri merupakan anak usaha Telkom Group yang ikut terlibat dalam pelaksanaan proyek digitalisasi SPBU yang dikerjasamakan antara Pertamina dan Telkom pada tahun 2018.

“Mari kita sama-sama menghormati proses hukum. Saat ini, fokus saya hanya satu: bekerja untuk Takalar yang lebih baik,” ujar Firdaus Daeng Manye kepada awak media usai pemeriksaan.

Sebagai informasi, proyek digitalisasi SPBU Pertamina merupakan program strategis nasional yang diluncurkan pada 31 Agustus 2018.

Penandatanganan kerja sama saat itu dilakukan oleh Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Mas’ud Khamid, dan Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Dian Rachmawan, disaksikan langsung oleh pejabat Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, serta jajaran pimpinan Pertamina dan Telkom.

Pemanggilan Daeng Manye oleh KPK disebut murni untuk menggali informasi seputar struktur manajerial dan mekanisme kerja internal PT PINS pada awal proyek dijalankan.

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari KPK yang menetapkan Firdaus Daeng Manye sebagai tersangka.

“Saya datang memenuhi panggilan sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi dan penegakan hukum. Saya percaya, kebenaran akan tetap menemukan jalannya,” tegasnya.

Bupati Takalar itu pun meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh spekulasi liar. Ia mengajak semua pihak untuk mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum dan tetap menjaga kondusivitas.

“Saya akan terus menjalankan amanah rakyat, memajukan Takalar, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tutupnya.