HISTORIAL.ID – Jakarta — Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap penegakan hukum di Indonesia yang dinilainya semakin menunjukkan ketimpangan. Dalam pernyataannya, Djarot menyebut ada banyak kasus besar yang justru luput dari perhatian aparat penegak hukum, sementara sejumlah tokoh yang kritis terhadap kekuasaan justru dikriminalisasi.

“Coba lihat, kasus minyak goreng, dugaan gratifikasi jet pribadi, hingga korupsi di Blok Medan — itu kasus segede gajah tapi kok bisa lewat begitu saja?” ujar Djarot dalam acara peringatan Kudatuli di Jakarta, Sabtu (27/7/2025).

Menurut Djarot, beberapa kasus besar yang menyangkut kerugian negara triliunan rupiah seakan tidak tersentuh, sementara tokoh-tokoh seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong justru diperiksa dan diperlakukan seolah-olah bersalah sejak awal.

“Orang-orang yang berbeda pendapat atau mengkritik malah dicari-cari kesalahannya, seolah-olah harus dibungkam,” tegasnya.

Djarot menilai praktik penegakan hukum semacam ini menunjukkan bahwa hukum sedang tidak berjalan secara adil dan merata. Ia mengibaratkan, “Kutu di seberang lautan terlihat, tapi gajah di pelupuk mata justru tak tampak.”

Kritik ini mencuat di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap independensi aparat penegak hukum, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan elite kekuasaan dan politik.

PDI Perjuangan, sebagai partai oposisi pasca-Pilpres 2024, secara terbuka menyampaikan keprihatinan terhadap arah penegakan hukum saat ini yang dinilai mengarah pada pemanfaatan politik kekuasaan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kejaksaan Agung maupun KPK terkait tudingan Djarot tersebut.

Sumber : Update Nusantara