“Membaca Gowa yang Lain: Ketika Birokrasi Diam dan Seorang Bupati Berjalan Sendiri”

Oleh: Syamsul Bahri Majjaga

Saya menulis ini bukan sebagai orang luar yang datang membawa teori, lalu pulang membawa kesimpulan. Saya warga Gowa. KTP saya Gowa. Hidup saya tumbuh bersama ritme birokrasi daerah ini, jam masuk kantor, baliho visi-misi, rapat koordinasi yang berulang, dan laporan kinerja yang selalu tampak selesai di atas kertas. Dari kedekatan itulah kegelisahan ini lahir.

Seorang pelukis yang membuat potret dirinya tidak sedang mencari pujian. Ia membuka luka. Ia menertawakan dirinya sendiri.

Sementara birokrasi, terutama birokrasi daerah, lebih sering melukis wajahnya dengan warna aman: netral, profesional, patuh prosedur. Padahal, di balik lapisan itu, ada politik yang bekerja dalam bentuk paling sunyi: penundaan, pengaburan, dan ketidakberanian.

Di Gowa, kesunyian itu tidak terjadi tanpa struktur.

Setiap periode pemerintahan, dokumen perencanaan selalu lahir tepat waktu: RPJMD disahkan, Renstra OPD disusun, indikator kinerja dipasang rapi. Namun masalahnya bukan pada absennya dokumen, melainkan pada ketiadaan keberanian menerjemahkan visi kepala daerah menjadi kerja birokrasi yang hidup. Indikator kinerja menjadi formalitas, bukan kompas etis.

Dalam sistem evaluasi seperti SAKIP, keberhasilan sering diukur dari kesesuaian laporan, bukan dampak kebijakan.

Serapan anggaran dianggap prestasi, meski orientasi belanja tidak pernah benar-benar menyentuh perubahan struktural. Kehadiran ASN tercatat melalui absensi digital, tetapi kehadiran nurani tidak pernah diukur.

Di titik inilah netralitas ASN berubah menjadi sikap ideologis yang paling licik: tidak memilih apa pun.

Husniah Talenrang hadir dalam lanskap birokrasi seperti ini. Ia membawa mandat elektoral, visi perubahan, dan beban politik yang sah. Namun langkahnya kerap tampak sendiri.

Bukan karena ia tidak didukung secara formal, melainkan karena banyak aparatur memilih bekerja seminimal mungkin, cukup agar tidak salah, tidak menonjol, dan tidak berisiko.

Max Weber pernah membayangkan birokrasi sebagai mesin rasional yang efisien. Tetapi ketika mesin itu kehilangan arah politiknya, ia berubah menjadi alat pembekuan.

Di Gowa, sebagian birokrasi tampak lebih sibuk menjaga stabilitas internal daripada memastikan program prioritas kepala daerah benar-benar bergerak.

Empati saya pada Husniah Talenrang bukan empati personal. Ini empati struktural. Empati pada seorang kepala daerah yang harus berhadapan dengan tembok birokrasi yang sopan, berpendidikan, dan patuh tetapi dingin terhadap perubahan.

Ketika visi tidak ditolak secara terbuka, melainkan dibiarkan layu melalui prosedur, di situlah politik birokrasi bekerja paling efektif.

ASN seharusnya menjadi policy accelerator, bukan policy brake. Dalam banyak kebijakan daerah, keterlambatan eksekusi, minimnya inovasi pelayanan, dan stagnasi program lintas OPD bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan, tetapi oleh ketiadaan keberanian administratif. Semua sah secara regulasi, tetapi miskin keberpihakan.

Gowa hari ini memperlihatkan paradoks klasik birokrasi: kinerja terlihat baik dalam laporan, tetapi perubahan sulit dirasakan di luar kantor.

Evaluasi internal selesai, namun kegelisahan publik tetap berulang. Dan di tengah itu, seorang bupati tampak terus melangkah, meski sering tanpa iring-iringan.

Gowa tidak sedang kekurangan kebijakan, ia hanya kekurangan keberanian untuk membenarkannya.

Jika hari ini Husniah Talenrang memilih tetap berjalan, maka langkah itu harus dibaca sebagai ikhtiar etis, bukan ambisi personal.

Kebijakan yang ia dorong menuntut lebih dari sekadar kepatuhan administratif; ia menuntut kesetiaan moral.

Di titik inilah birokrasi diuji. ASN tidak lagi cukup hadir sebagai pelaksana yang rapi, tetapi harus berdiri sebagai subjek yang berpihak pada arah.

Sebab dalam pemerintahan daerah, diam bukanlah netralitas, ia adalah keputusan untuk membiarkan segalanya tetap seperti semula.

Jika Gowa ingin bergerak, maka keberanian tidak boleh tinggal di satu meja. Ia harus menjadi sikap bersama. Dan sejarah kelak tidak akan menanyakan siapa yang paling aman, melainkan siapa yang berani membenarkan kebijakan ketika perubahan menuntut harga. (*)