HISTORIAL.ID – Gowa — Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Gowa kembali menggelar forum diskusi Tudang Sipulung Seri II, Sabtu (30/8), bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gowa.

Kegiatan ini mengangkat tema “Membaca Dampak Kenaikan Pajak: Beban Masyarakat atau Investasi Masa Depan?” dan menghadirkan berbagai tokoh penting dari unsur KAHMI, HMI Cabang Gowa Raya, hingga perwakilan lembaga pemerintah.

Acara ini dipandu oleh Muhammad Fadhil, Sekretaris Umum MD KAHMI Gowa, dan diawali dengan sambutan dari Jamaluddin Manda, SE, selaku Koordinator Presidium MD KAHMI Gowa.

“Tudang Sipulung ini adalah bentuk nyata komitmen KAHMI dalam merespons isu-isu aktual. Kita ingin menjadi jembatan ide, menyalurkan gagasan-gagasan dari masyarakat untuk menjadi masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan. Soal pajak, kita tidak ingin masyarakat hanya dibebani, tetapi juga diberikan pemahaman dan solusi yang adil,” ujar Jamaluddin dalam sambutannya.

Diskusi ini menghadirkan Ardiansyah Arsyad, Lc, Direktur Perseroda Kabupaten Gowa, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menegaskan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan pajak.

“Kenaikan pajak tentu menimbulkan pro dan kontra. Tapi yang paling penting adalah transparansi. Masyarakat harus tahu ke mana uang pajak digunakan, dan bagaimana dampaknya kembali kepada mereka. Tanpa itu, pajak hanya akan dilihat sebagai beban semata,” jelas Ardiansyah.

Diskusi semakin dinamis dengan hadirnya para penanggap, di antaranya:

• Fitra Syahdanul (Ketua KPU Kabupaten Gowa)

• Arfan S. Yusuf (Dewan Pakar MD KAHMI Gowa / Sekretaris Inspektorat Kota Makassar)

• Muhammad Isra (Presidium MD KAHMI Gowa)

• Muhammad Dahlan, SH., MH. (Ketua Lembaga Hukum MD KAHMI Gowa)

Fitra Syahdanul menyoroti urgensi forum publik semacam ini sebagai sarana menyuarakan aspirasi.

“Kenaikan pajak menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Karena itu, forum seperti ini penting agar ada ruang dialog. Pajak memang penting untuk pembangunan, tapi jangan sampai menyakiti rakyat kecil,” tegas Fitra.

Arfan S. Yusuf menekankan bahwa kebijakan fiskal seperti pajak adalah hasil proses panjang, bukan keputusan sepihak.

“Pajak bukan hanya hasil keputusan eksekutif atau legislatif, tapi bagian dari proses demokrasi yang panjang. Masyarakat perlu diedukasi, agar tidak melihat pajak hanya dari sisi beban, tapi juga potensi manfaatnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Muhammad Isra mengingatkan soal pentingnya stabilitas dalam situasi ekonomi yang sedang sulit.

“Kondisi negara tidak sedang baik-baik saja. Maka dari itu, kita butuh ketenangan, bukan kegaduhan. Pemerintah harus memberikan kepastian dan rasa aman agar rakyat tidak semakin resah,” ujarnya.

Muhammad Dahlan, SH., MH. menekankan pentingnya peran pengawasan dari para wakil rakyat.

“Kebijakan pajak harus dikawal serius oleh DPR dan DPRD. Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi beban tambahan bagi rakyat tanpa keberpihakan yang jelas. Legislator harus hadir dan berpihak,” katanya.

Di akhir sesi, Muhammad Fadhil selaku moderator menyampaikan bahwa Tudang Sipulung Seri II bukan sekadar diskusi, tetapi juga langkah kolektif dalam mencari solusi atas isu-isu strategis.

“Forum ini adalah ruang terbuka untuk bertukar gagasan secara sehat. Harapan kami, hasil dari diskusi ini bisa menjadi masukan konstruktif bagi pengambil kebijakan, agar kebijakan pajak dan fiskal benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.”

Dengan antusiasme peserta dan bobot diskusi yang mendalam, Tudang Sipulung Seri II menjadi bukti nyata peran aktif MD KAHMI Gowa dalam membangun ruang publik yang kritis, solutif, dan inklusif. Agenda berikutnya pun telah dinantikan, dengan harapan mampu menjawab lebih banyak persoalan masyarakat dari perspektif yang mencerahkan. (*)