HISTORIAL.ID – BULUKUMBA – Insiden Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, yang disoraki massa karena membaca teks saat menemui demonstran, belakangan menjadi sorotan publik.

Dalam video yang viral, tampak Umy berusaha menyampaikan sikap resmi lembaga yang ia pimpin. Namun, niat itu mendapat penolakan dari sebagian orator aksi yang menganggapnya tidak berbicara secara spontan, bahkan mendesaknya untuk turun dari podium.

Peristiwa ini memicu perdebatan: apakah layak seorang Ketua DPRD berbicara dengan membaca teks? Jawaban atas pertanyaan ini membutuhkan sudut pandang yang lebih bijak dan berimbang.

Membaca teks dalam komunikasi publik sesungguhnya bukanlah kekeliruan. Dalam tradisi pemerintahan dan lembaga formal, teks adalah alat kontrol. Ia berfungsi sebagai penopang agar pesan tetap berada dalam koridor substansi dan tidak melenceng karena tekanan situasional.

Apalagi dalam suasana massa yang riuh dan sarat emosi, setiap kata bisa sangat sensitif. Sedikit saja tergelincir dalam ucapan, bisa menimbulkan tafsir yang keliru dan memperkeruh suasana. Dalam konteks itu, berpegangan pada teks justru menunjukkan kehati-hatian bukan kelemahan.

Kekeliruan kecil seperti tergagap atau salah sebut, tentu bukan sesuatu yang layak dibesar-besarkan. Itu adalah hal yang sangat manusiawi, terlebih ketika seseorang berbicara di hadapan massa yang penuh sorakan. Bahkan orator ulung pun bisa tergelincir lidah dalam tekanan seperti itu.

Dan justru di situlah sisi manusiawi seorang pejabat terlihat: ia tidak kebal terhadap tekanan, tetapi tetap memilih hadir dan menyampaikan sikap. Ini bukan soal kesempurnaan penyampaian, melainkan keberanian untuk berdiri di tengah rakyat.

Hal yang lebih penting untuk dicatat adalah sikap berani. Di saat sebagian pejabat memilih berlindung di balik pagar kantor, menghindari dialog terbuka, atau bahkan meninggalkan lokasi aksi, Ketua DPRD Bulukumba mengambil jalan berbeda.

Ia datang menemui massa, berdiri di hadapan publik, dan tetap berupaya menyampaikan komitmen lembaganya, meski dalam tekanan dan ketidaksempurnaan.

Keberanian semacam ini patut diapresiasi, sebab tidak semua pemimpin memiliki kesiapan mental untuk menghadapi rakyat secara langsung.

Tentu, masyarakat berhak mengkritik gaya komunikasi seorang pejabat. Namun kritik tersebut sebaiknya tidak mengabaikan substansi utama: bahwa Umy menegaskan DPRD Bulukumba mendengar, memahami, dan siap menyalurkan aspirasi rakyat melalui jalur konstitusional.

Inilah poin krusial yang seharusnya mendapat perhatian lebih besar ketimbang sekadar polemik soal teks.

Dalam iklim demokrasi, baik rakyat maupun wakilnya sedang terus belajar. Rakyat belajar menyuarakan aspirasi dengan tegas, sementara pejabat publik belajar untuk mendengar dan menanggapi dengan kepala dingin.

Interaksi keduanya kerap diwarnai gesekan, dan itu wajar. Justru di sanalah letak pendidikan politik yang sejati. Dan dalam proses pembelajaran ini, keberanian untuk hadir di tengah rakyat, meski tidak selalu tampil sempurna adalah contoh nyata kepemimpinan yang layak dicatat. (Jejaktokoh)