HISTORIAL.ID – Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilibatkan sebagai pemateri dalam kegiatan retreat untuk kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

Acara ini akan diselenggarakan setelah pelantikan para kepala daerah, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman mereka dalam pemberantasan korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Bima Arya menjelaskan bahwa KPK akan memberikan materi terkait dengan pentingnya edukasi antikorupsi bagi para pejabat daerah. Para Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian dan tertib.

“Jadi, mungkin akan berlangsung lebih dari seminggu. Salah satu materi yang diberikan adalah pemberantasan korupsi, yang akan disampaikan oleh teman-teman dari KPK,” kata Bima dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa tujuan utama dari retreat ini adalah untuk menyamakan kebijakan, visi, dan misi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Para kepala daerah akan diundang untuk fokus pada penyelarasan kebijakan, agar dapat mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah pusat serta kebutuhan daerah,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa setelah pelantikan, para kepala daerah terpilih akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

“Insyaallah, setelah pelantikan, Kemendagri bersama Lemhanas akan membawa para kepala daerah yang baru dilantik ke Magelang untuk pembekalan, seperti yang dilakukan kepada Kabinet Merah Putih,” ujar Bima pada Selasa (21/1/2025).

Bima menambahkan bahwa pembekalan ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja antara pemerintah pusat dan daerah. “Presiden ingin agar kepala daerah memahami visi dan misinya, sehingga program pusat dan daerah dapat berjalan selaras,” katanya.

Pembekalan ini diperkirakan akan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan pembekalan untuk para menteri. Jika pembekalan menteri hanya berlangsung selama tiga hari, maka untuk kepala daerah direncanakan akan berlangsung antara satu minggu hingga sepuluh hari.