HISTORIAL.ID – Dunia dikejutkan dengan penangkapan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, yang telah dimakzulkan, atas tuduhan pemberontakan.

Yoon, yang menjadi presiden pertama Korea Selatan yang ditangkap saat masih menjabat, memilih menyerahkan diri setelah ribuan polisi mengepung kediamannya pada Rabu (15/1/2015) pagi, menghindari konfrontasi lebih lanjut.

Langkah ini menandai babak baru dalam sejarah politik Korea Selatan yang penuh gejolak, dengan rekam jejak pemakzulan dan penahanan pemimpin sebelumnya.

Sejak parlemen memutuskan pemakzulan Yoon pada 3 Desember lalu, setelah deklarasi darurat militernya, Yoon berlindung di kediaman mewahnya yang dijuluki Beverly Hills Seoul.

Namun, pada akhirnya ia memilih untuk menyerah, dengan iring-iringan mobil yang menghindari sorotan media, dan memasuki kantor penyidik melalui pintu belakang.

“Saya menyerahkan diri untuk menjawab penyelidikan, meskipun ilegal, demi mencegah pertumpahan darah,” kata Yoon dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah penangkapannya.

Penyelidikan terhadap Yoon kini dipimpin oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang diberikan waktu 48 jam untuk memutuskan apakah akan menahan Yoon lebih lama atau membebaskannya.

Pengacara Yoon segera mengecam surat perintah penangkapan tersebut sebagai ilegal, menuduh pengadilan salah dalam menentukan wilayah hukum dan penyidik tidak memiliki wewenang yang sah.

Surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan juga menuduh Yoon sebagai pemimpin pemberontakan, dengan tindakan yang dianggap telah mengguncang ekonomi terbesar keempat di Asia dan memicu ketidakstabilan politik di kawasan tersebut.

Saat ini, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sedang menimbang apakah pemakzulan Yoon akan dikukuhkan atau jika ia akan kembali ke kursi kepresidenan.

Situasi politik ini pun menjadi perhatian dunia internasional, dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang yang terus memantau perkembangan dengan cermat, menyerukan stabilitas serta penghormatan terhadap hukum yang berlaku.

Peristiwa ini semakin memperlihatkan ketegangan politik yang sedang melanda Korea Selatan, dengan dampak yang diperkirakan akan mempengaruhi dinamika politik di kawasan Asia Timur.